Dalam diskursus pembangunan, peran negara dan pasar seringkali menjadi topik perdebatan hangat. Ketika pasar bebas mendapatkan pijakan yang kuat, dampaknya terasa di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Fenomena sektor publik melemah dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi akses dan kualitas yang diterima oleh rakyat. Artikel ini akan mengulas bagaimana dominasi pasar bebas dapat memengaruhi sistem pendidikan nasional, serta tantangan yang muncul karenanya.

Filosofi pasar bebas cenderung mendorong privatisasi dan minimalisasi peran negara dalam penyediaan layanan publik, dengan asumsi bahwa efisiensi akan meningkat melalui kompetisi. Namun, dalam konteks pendidikan, pendekatan ini seringkali menciptakan disparitas. Ketika pendidikan menjadi komoditas, ia cenderung mengikuti hukum penawaran dan permintaan, di mana kualitas premium hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar lebih. Akibatnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah akan kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, atau bahkan terpaksa puas dengan pilihan yang kurang memadai. Sebuah laporan dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa proporsi biaya pendidikan di lembaga swasta berkualitas tinggi telah meningkat 15% dalam lima tahun terakhir, membebani sebagian besar keluarga.

Dampak langsung dari sektor publik melemah ini adalah potensi penurunan kualitas pendidikan yang disediakan oleh negara. Dengan alokasi anggaran yang mungkin terbatas atau prioritas yang bergeser, fasilitas sekolah negeri bisa kurang terawat, ketersediaan alat bantu ajar minim, dan insentif bagi guru berkurang. Hal ini pada gilirannya dapat memengaruhi motivasi belajar siswa dan kinerja akademik secara keseluruhan. Pada rapat koordinasi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada 7 Mei 2024, banyak kepala sekolah mengeluhkan keterbatasan dana untuk perbaikan infrastruktur dasar di sekolah-sekolah negeri.

Selain itu, dominasi pasar bebas dalam pendidikan juga dapat memperlebar jurang kesenjangan sosial. Anak-anak dari keluarga berada memiliki lebih banyak pilihan sekolah berkualitas tinggi yang mahal, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa bergantung pada fasilitas seadanya. Situasi ini berpotensi mengurangi mobilitas sosial dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi. Kondisi sektor publik melemah dalam pendidikan juga bisa memicu eksodus guru-guru berkualitas dari sekolah negeri ke swasta yang menawarkan remunerasi lebih baik, sehingga semakin memperburuk kualitas pendidikan di sekolah publik.

Oleh karena itu, meskipun efisiensi pasar bebas memiliki keuntungan di beberapa sektor, peran sentral negara dalam memastikan akses pendidikan merata dan berkualitas tidak dapat diabaikan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal ini hanya dapat tercapai jika sektor publik tetap kuat dan mampu menyediakan pendidikan yang adil bagi seluruh rakyat, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.