Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, solidaritas, dan filantropi. Kekuatan sosial ini merupakan modal berharga yang dapat dioptimalkan untuk mendorong terwujudnya pendidikan gratis yang berkualitas dan peningkatan kepatuhan pajak. Ketika masyarakat bersatu dan memahami perannya dalam pembangunan, dampak positifnya akan terasa di berbagai sektor, terutama pada penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan.

Pada hari Selasa, 11 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, di Ruang Serbaguna Kementerian Sosial, Jakarta, diselenggarakan pertemuan koordinasi antar-lembaga dengan tema “Menggerakkan Modal Sosial untuk Kesejahteraan Bangsa”. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat sipil. Menteri Sosial, Ibu Tri Rismaharini, dalam arahannya menyampaikan bahwa kekuatan sosial yang dimiliki Indonesia harus terus dipupuk dan diarahkan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk di sektor pendidikan. Beliau juga menyoroti bahwa pada tahun 2024, tercatat lebih dari 5.000 lembaga sosial dan komunitas aktif berkontribusi pada pembangunan di berbagai daerah.

Upaya mendorong pendidikan gratis melalui kekuatan sosial dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, inisiatif komunitas untuk mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah alternatif atau pusat belajar gratis, terutama di daerah-daerah terpencil. Contoh nyata adalah pembangunan 15 pusat belajar komunitas di Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang didanai sepenuhnya oleh swadaya masyarakat dan donasi dari perusahaan swasta pada periode 2023-2024. Kedua, program beasiswa yang digalang oleh individu, yayasan, atau perusahaan swasta untuk siswa kurang mampu. Data dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menunjukkan peningkatan jumlah beasiswa yang diberikan oleh pihak non-pemerintah sebesar 15% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, kekuatan sosial juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Ketika masyarakat melihat bagaimana pajak mereka diinvestasikan kembali dalam layanan publik yang nyata, seperti pembangunan sekolah atau peningkatan kualitas guru, kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak akan meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan influencer lokal dalam kampanye “Pajak untuk Negeri” yang akan dimulai pada 1 April 2025, dengan fokus pada edukasi tentang manfaat pajak. Dengan sinergi antara kesadaran pajak dan optimalisasi kekuatan sosial bangsa, Indonesia dapat melangkah lebih dekat menuju pendidikan gratis yang merata dan berkelanjutan untuk seluruh anak bangsa.